Sinjai Darurat Korupsi, Sebuah Opini

Gambaran Kondisi singkat Jalannya  pemerintahan di Kab. sinjai

Secara umum atau makro, Jalan pemerintahan periode kepemimpinan rezim Bupati Andi Seto Gadista sudah bisa kita nilai bersama, mengingat sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Jalan perubahan yang membaik yang awalnya masyarakat bayangkan, perlahan memudar dan hilang, berganti fakta-fakta dan keriuhan yang semua bersuara dengan nada yang sama. Kacau.

Reformasi birokrasi di Sinjai misalnya, (yang akan menjadi alas pijak tulisan ini), hanya menjadi satu dari puluhan janji manis kampanye, yang terus didandani pencitraan semu di media massa, yang kesemuanya tentu berkebalikan dengan kenyataan di lapangan. Kegagalan bupati membangun sebuah sistem untuk menjalankan pemerintahan daerah yang “kekinian”  (terbuka, inovatif, subtantif, responsive, efisien, partisipatoris dll) dari sedari aw7al pemerintahannya menyeretarah pelaksanaan kebijakan semahttps://foaktual.net/pasca-kunjungan-menparekraf-1-orang-pasien-corona-meninggal-apa-kata-bupati/kin menjauh dari semangat birokrasi yang ideal.

Untuk lebih mengerucutkan, terkesan ada pengabaian secara nyata terkait undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini menjadikan birokrasi Kab. Sinjai memerangkap dirinya sendiri dalam kegelapan panjang. Logika ruang gelap dan tersembunyi seperti ini adalah lahan yang sangat subur bagi banyak sekali jenis penyelewengan, seperti Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anda bisa membayangkan, anda menitipkan hak anda pada orang lain untuk dikelola, namun anda tidak bisa mengawasi, mengevaluasi, dan bahkan mempertanyakan bagaimana hak anda tersebut digunakan.

Rentetan kasus dugaan KKN di kabupaten Sinjai sejak rezim ini menjabat.

Satu hal yang wajib kita syukuri, bahwa di tengah kegelapan birokrasi Kab, Sinjai, masih ada segelintir masyarakat yang terus menjaga suluh menyala di tangannya. Masih terus menajamkan rasa dan inderanya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, masih menavigasi akal budinya untuk melihat secara kritis situasi ketimbang hanyut dalam tumpulnya ketidak-tahuan yang mendiamkan, dan alhasil, membuat satu persatu rentetan dugaan penyelewengan terpapampang dalam terang.

Sebagai upaya melawan lupa, akan kita list di sini beberapa contoh kasus yang menyeruak kepermukaan, Masih ingat kasus Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bantuan sosial jenis lainnya. Atau kasus pembangunan rusun PNS di kel.Bongki, proyek di rumah sakit umum daerah Sinjai, kasus dugaan korupsi jaringan internet, Kasus proyek lanjutan pembangunan masjid Islamic centre, kasus-kasus pengelolaan dana covid-19, polemik pembangunan tower illegal yang berbau suap, pemotongan dana insentif dan yang terhangat hari ini adalah kasus pungli di perusahaan daerah air minum (PDAM) Sinjai, serta dugaan perjalanan fiktif anggota dewan dan lain sebagainya.

Tumpulnya penegakan hukum mulai dari pencegahan sampai pada penindakan

Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, maka di atas kertas, aparat penegak hukumlah yang semestinya berdiri paling di depan dalam memastikan hukum dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun ironi sepertinya belum akan berakhir, sejalan dengan gelapnya birokrasi pemerintahan, image kegelapan sepertinya juga menyelubungi lembaga penegakan hukum di Sinjai.

Image ini bukan lahir dari sebuah asumsi kosong. Meski diboombardir dengan beragam temuan dugaan kasus-kasus penyelewengan, Aparat hukum terkesan tidak responsive, malas dan bahkan sangat lambat menangani apabila sudah harus berurusan dengan kasus para pejabat daerah. Namun berkebalikan dengan fakta ketika yang melapor adalah pejabat, akan lain lagi ceritanya, aparat hukum akan berusaha secepat kilat menanganinya. Sungguh ironis.

Inilah yang menjadikan kegelisahan dalam masyarakat semakin membesar. Sebagai satu contoh saja, temuan kasus dana kapitasi pada Dinas Kesehatan Kab. Sinjai, yang berhasil dibongkar oleh seorang aktivis, malah berbuah proses hukum kepada aktivis tersebut dengan pasar karet UU ITE. Sebaliknya, kita tidak melihat progress penindakan yang sama dengan menelusuri dan menyeret ke pengadilan pejabat tersebut dan menyingkap dugaan kasusnya. Hal ini tentu sangat mencederai dan menyakiti rasa keadilan kita tentu saja.

Dari situasi di atas, masih mungkinkah kita berharap atau bahkan menuntut banyak kepada para pemangku kepentingan baik itu pejabat pemerintahan maupun aparat hukum di Sinjai.? masihkah bisa diharap kepada pejabat di Kabupaten sinjai, untuk segera menjalankan reformasi birokrasi khususnya keterbukaan informasi publik sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku?.

Lalu kepada aparat hukum di Kab. Sinjai bisakah untuk tidak tidur dan terus mengawasi jalannya roda pemerintahan di eksekutif dan legislative di kab. Sinjai.? Adakah kemauan dan kemampuan untuk responsive dan peka terhadap laporan-laporan dari masyarakat, mengapa sangat jarang mereka menggelar semua perkara KKN di kab. Sinjai di hadapan publik (konferensi pers) terkait perkara korupsi yang mereka tangani, Baik itu di Kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.? Memungkinkankah mereka segera mengambil tindakan sesuai aturan perundang-undangan terhadap penyelewengan khususnya kasus Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan, sedang dan telah terjadi tanpa terkecuali. Ini adalah beberapa pertanyaan yang terus menggelisahkan.

Seruan kepada segenap elemen masyarakat kab. Sinjai

Korupsi bukan hanya sebuah penghianatan dengan perampokan hak-hak kita, masyarakat, namun juga virus yang meluluhlantakkan segala sendi kehidupan keseharian kita. Misalnya, Korupsi di sektor pertanian akan menjadikan pupuk langka dan mahal. Korupsi di sektor infrastruktur akan menjadikan jalan-jalan yang kita lalui setiap hari menjadi cepat rusak. Bangunan-bangunan publik seperti rumah sakit dan mesjid menjadi rapuh dan berbahaya pada keselamatan bagi kita yang menggunakannya. Dan banyak hal serupa lainnya.

Korupsi yang mendarah daging dalam tubuh pemangku kebijakan semakin terstruktur, sistematif dan massif. Ia mejalar dari hulu sampai ke hilir. Serupa candu, ia hanya bisa berhenti dengan cara dipaksa oleh kita. Olehnya itu, mengingat jumlah aparat penegak hukum yang sangat sedikit dan itupun kerap justru juga masuk dalam pusaran kasus, maka tidak ada jalan lain selain mengambil peran aktif secara bersama- sama dan tanpa kenal lelah memberangus segala bentuk kemungkaran ini. Apabila terpaksa jalur hukum tidak lagi mampu mengobati penyakit yang menjangkiti birokrasi kita, maka sanksi sosial adalah jalan terbaik untuk menuntaskannya.

Bagikan

Related Posts

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »